Tata Kelola Kekayaan Negara Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

manajemen keuangan dan keuangan
Selasa, 11 Okt 2016 16:49:07 WIB - 25 kali dilihat
menunjukkan

Diperlukan adanya perubahan dalam pengelolaan sumber daya publik agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Langkah yang tepat dalam reformasi pengelolaan kekayaan nasional adalah dengan menyusun Undang-Undang (UU) Kekayaan Negara dan pembentukan Kantor Pengelolaan Aset Negara (OPKN).

Topik tersebut disampaikan pada “Seminar Seri dan Bedah Buku Pengelolaan Aset Nasional: Reformasi Pengelolaan Aset Nasional Guna Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Inklusif” yang diselenggarakan oleh Kemensos FISIP UI pada Rabu (10 Mei 2016). Bertempat di Perpustakaan Pusat UI, Ruang Terapung, Depok.

Seri Manajemen Aset Negara ini ditulis oleh Dori D. Siregar, seorang akuntan senior dan konsultan real estate. Daftar bukunya terdiri dari 7 judul buku ``Ekonomi Nasional dan Masa Depan Bangsa''. Orang yang mempunyai kekuasaan atas keuangan suatu negara. Redistribusi kekayaan dan bakat. Distribusi ekonomi dan pembangunan wilayah. Otonomi daerah dan pengelolaan harta benda. Membangun masyarakat dan membangun masa depan Indonesia. dan transformasi perusahaan tercatat terkemuka di dunia.

Acara dibuka dan disambut oleh Dekan FISIP UI Drs. Ali Setiabudi Soeshiro, M.A. Sesi bedah buku ini dihadiri oleh tujuh pembicaranya yang masing-masing membahas topik buku karya Dori D. Siregar. Pembicara buku ini adalah seorang profesor. Renaldo Casali. Profesor Dr. Bambang Shergi Rakumono, Magister Seni. Dr Ahyalu Yusuf Rubis. Penulis Subroto, SE, MM, MSc, PhD. Profesor Dr. Irfan Ridwan Maxam, M.S. Roy Valiant Solomon, MA; Dan Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si.

Seri Buku Tata Kelola membahas tentang pengelolaan perekonomian suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling berharga di Indonesia. Sayangnya kekayaan tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasti ada kemajuan. Namun situasi di Indonesia masih jauh dari sebanding dalam hal pertumbuhan ekonomi. Saat ini perkembangan ekonomi Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain.

Selain kurangnya pertumbuhan dan pembangunan yang baik, juga kurangnya koordinasi dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi. Ada perbedaan besar antara mengelola dan menggunakan sumber daya dan mengembangkannya. Lebih dari separuh kekayaan Indonesia tampaknya dimiliki oleh 1% penduduknya. Pembangunan manusia yang sebenarnya bukanlah hal yang penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Seberapa besar kesenjangan ekonomi?

Hal ini disebabkan karena kesalahan pengelolaan perekonomian selama ini. Meskipun demikian, sumber daya yang tersedia tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini memerlukan setidaknya dua hal.

Pertama, mengubah pengelolaan fiskal suatu negara, dalam hal ini perekonomian. Kedua, redistribusi harta benda berdasarkan prinsip keadilan dan stabilitas, memberi kepada mitra ekonomi di kawasan yang sama atau mendistribusikan kekayaan negara daripada membaginya.

Reformasi pengelolaan keuangan pemerintah akan memastikan seluruh sumber daya dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik untuk pembangunan daerah. Redistribusi kekayaan dapat menutup kesenjangan antara kekayaan dan peluang dengan memberikan masyarakat dan mitra ekonomi mereka akses yang lebih besar terhadap kekayaan suatu negara.